Jika Anggota DPR Menggunakan Email Gratisan

Anggota DPR kian hari makin banyk menuai protes dari masyarakat, mulai dari kenaikan gaji, minta pembangunan gedung baru, sex, sampai masalah email yang hanya menggunakan email gratisan.

Ramainya polemik email anggota DPR ini sebenarnya berawal dari kisah di KJRI Melbourne, pada Rabu 27 April malam waktu setempat. Saat itu para pelajar Indonesia di Australia meminta agar anggota DPR memberi alamat email.

Tapi ternyata alamat email yang diberikan yakni komisi8@yahoo.com palsu alias tidak ada. Alhasil tayangan diskusi penyebutan email itu pun menjadi sindiran dan lelucon di youtube.

Sementara itu, Ketua DPR Marzuki Alie yang coba berkomentar malah dengan bangga menyebut akun emailnya bernaung di Yahoo. "Email saya, Marzuki_alie@yahoo.co.id," umbar Marzuki.

Layanan email gratisan seperti Yahoo dan Gmail dinilai tidak seharusnya digunakan kalangan sepenting anggota DPR RI. Pasalnya, lalu-lintas informasi yang disampaikan bisa saja jadi korban spionase. Bahaya bagi negara!

Menurut pengamat sekuriti dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, layanan-layanan email popular tersebut -- Yahoo dan Gmail -- merupakan produk asing. Jadi server tempat mereka menyimpan data-data yang melalui layanannya ditempatkan di negara asalnya, yakni Amerika Serikat (AS).

"Jadi pemerintah AS bisa saja mengakses konten-konten email tersebut kalau mereka mau. Nah, coba bayangkan jika email anggota DPR yang isinya seputar masalah negara berada dalam kondisi ini, tentu saja bisa jadi korban spionase," tegas Alfons.

Artinya, bahaya sekali jika para wakil rakyat yang sehari-hari katanya bekerja untuk kepentingan masyarakat Tanah Air menggunakan layanan email gratisan produk asing ini.

"Kalau untuk urusan pribadi memang tidak krusial, tapi jika untuk urusan negara, ya jangan dong," lanjut Alfons.
Ia mengimbau agar para anggota DPR mulai memperhatikan hal ini. Sekilas terkesan sepele memang, tapi bisa berbahaya bagi negara karena bisa memicu aksi mata-mata dari pihak lain.

"Bisa saja kan ketika para anggota DPR ini saling bertukar informasi seputar suatu kebijakan, pihak yang melakukan aksi spionase sudah melakukan antisipasi lebih dahulu daripada orang Indonesia sendiri," Alfons menandaskan. 


Sumber